Siti Kotijah, Dr.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, yang secara ke wilayah tersebar dari ujung barat, ke timur sebagai bagian NKRI. Terbitnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam keberlakuan nanti 3 tahun yang akan datang, juga menerapkan asas wilayah atau teritorial, asas perlindungan, dan asas nasional pasif.

Pasal 4 KUHP baru, jelas menentukan batas-batas teritorial berlaku hukum pidana di wilayah NKRI.

Pasal 4 KUHP

Ketentuan dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

a.Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republin Indonesia;

b.Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau

c.Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diKapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Paragraf 2 Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif

Penjelasan Pasal 4 huruf a

Yang dimaksud dengan "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam undang-undang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindak pidana lainnya" misalnya, tindak pidana terhadap keamanan negara atau tindak pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

Pasal 4 KUHP baru, menerapkan asas wilayah atau Asas teritorial merupakan asas yang menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana didasarkan tempat di mana seseorang melakukan tindak pidana, dan tempat itu haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan (Ishaq, 2019:44). Asas wilayah masuk dalam asas hukum internasional, setiap hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk halnya hukum internasional, ia juga memiliki asas ataupun prinsip hukum yang tegas yang jelas, agar menjamin ketertiban hukum dan juga kepastian hukum demi menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

Asas teritoral ini didasarkan pada kedaulatan suatu negara atas wilayah, misalnya Indonesia wilayah masuk lingkup NKRI. Akibat hukum suatu negara mempunyai wilayah, negara berkuasa atas wilayah itu, sehingga negara berhak untuk menerapkan hukum (KUHP Baru) di wilayah NKRI, untuk semua negara (semua orang), tanpa tekanan kekuasaan negara lain.

Van Hamel, asas teritorial yaitu:“Naar het beheerscht de strafwet van eenen staat, krachtem diens roeping, alle feiten binnen de grenzen gepleegd, onaj hankelijk van des daders nationaliteit of van het aangerande rechtbelang.”

Dalam terjemahan bebasnya, asas teritorial, maka undang-undang hukum pidana suatu negara menguasai semua perbuatan yang dilakukan dalam batas-batas negara, yang menurut sifatnya tidak tergantung kewarganegaraan pelaku atau kepentingan hukum yang diserang.

Jadi kewajiban negara menurut Van Hattum antara lain negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana negaranya masing-masing, negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana yang berlaku di negara tersebut, dalam hal Indonesia penerapan asas ke wilayahan atau teritorial untuk keberlakuan hukumnya. Praktek yurisdiksi hukum internasional terhadap asas ini menjadi 2 (dua) bentuk yaitu asas teritorial dalam dan teritorial yang diperluas.

KUHP Baru memberlakukan asas kewilayahan, teritorial, secara umum sudah diterapkan dalam Pasal 3 KUHP lama, yang dirubah Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana, dan Pasal 1 UU No.4 3 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Penerapan asas teritorial ini, tidak memungkikan tentang tidak adanya pengecualian. Pengecualian ini, terhadap orang, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana di suatu negara akan diadili dengan menggunakan hukum negara tersebut. Pengecualian terhadap orang antara lain ialah kepala negara, duta besar, konsul, diplomat, serta termasuk juga petugas lembaga internasional.

Pengecualian terhadap kepala negara merupakan perwujudan dari asa par in parem non hebet imperium yang artinya ialah kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum selain dari negara yang dipimpinnya atau ia tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain.

Sejatinya wujud jadi hak impunitas atau yang biasa disebut dengan kekebalan seorang kepala negara asing di dalam hubungan internasional. Namun, pada perkembangannya, asas memiliki pengecualian yaitu tetap diterapkan pada kepala negara dalam kejahatan-kejahatan yang sifatnya serius seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kejahatan terhadap perang.

KUHP Baru asas wilayah, teritorial dalam berlakuan hukum pidana masuk dalam wilayah NKRI, yang diperluas pada kapal, dan pesawat udara, serta tindak pidana teknologi informasi. Dalam Pasal 4 paragrap b, dan c, terkait Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, Tindak Pidana di bidang teknologi informasi (cyeber crime). Hal ini sebelum sudah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1976. Essensinya batas-batas wilayah itu, masuh di dalam dalam kapal, pesawat, teknologi informasi yang ada di wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan KUHP Baru ini, tanpa memandang kewarganegaraan seseorang, yang ditekan pada wilayah atau teritorial Indonesia.

Dalam paragrap 2, ada keberlakuakn asas pelindungan dan asas nasional pasif, essensi untuk perlindungan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum melalui KUHP Baru. Berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Kepentingan hukum yang dilindungi ini adalah kepentingan hukum negara dan bangsa atau kepentingan nasional dari negara Indonesia (Adami Chazawi, 2002:214).

Asas nasional aktif yaitu asas peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia (Ishaq, 2019:45). Lawan asas nasional pasif, yang prinsipnya KUHP Baru ini berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan WNI atau bukan WNI yang dilakukan di luar Indonesia. Asas ini menekan pada locus delicti terjadi di Indonesia atau di luar Indonesia.

Perbaruan dalam KUHP baru, terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang saat ini hubungan negara di dunia tanpa batas, dan membawa dampak yang merugikan negara. Tindak pidana teknologi informasi ini, secara khusus diatur di UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, yang UU No.19 Tahun 2016, yang menerapkan asas kewilayahan atau teritorial, sebagai bentuk perlindungan hukum atas wilayah negara Indonesia

Samarinda, 20 Januari 2023

Dr. Siti Kotijah & Melinda Fh Unmul (2021)

Hukum adat secara natural itu bagian dari masyarakat dan kebiasaan Bangsa Indonesia sejak kita sebelum merdeka, bahkan Pemerintah Hindia Belanda mengakui keberadaan hukum adat demi kepentingannya yang dikenal dengan adat recht.

KUHP baru yang ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 2023, cara pandang ini, tidak bisa lepas dari pembentukan KUHP warisan Pemerintah Hindia Belanda. Pembentukan hukum berdasarkan atas hukum nasional, hukum islam dan hukum adat (hukum yang berlaku bagi masyarakat setempat). Pembentukan KUHP ini, secara fungsi hukum pidana menurut Sudarto ada berupa fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan fungsi khusus yaitu hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum, mana yang dilindungi, tidak hanya kepentingan individu, juga masyarakat dan negara.

Pasal 1 KUHP jelas ada pengakuan asas legalitas sebagai pedoman dalam menentukan suatu perbuatan itu melanggar hukum atau tidak. Dalam Pasal 2 KUHP menyatakan

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 2 KUHP ayat (1)

Yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah hukum adat yag menentukan bahwa, seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut di pidana. Hakim yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana undang-undang adat tersebut

Penjelasan Pasal 2 KUHP ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan berlaku dalam tempat hukum itu hidup, adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh undang-undnag ini.

Penjelasan Pasal 2 KUHP ayat (3)

Peraturuan pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah.

Pasal 2 KUHP, frase berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, ada pengakuan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku di masyarakat, sehingga menyimpang dari asas legalitas. Hukum yang ada masyarakat tetap berlaku, walaupun tidak diatur dalam KUHP. Ini menjadi kontraduktif terhadap eksistensi KUHP yang menganut asas legalitas di Pasal 1 KUHP.

Keberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sejatinya merujuk Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 3 UUPA. Pada Pasal 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajkan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilnya. Asas legalitas itu, dapat disampingkan, apabila hukum menghendaki, dengan pembentukan hukum baru berupa yurisprudensi hakim. Hal ini, termasuk dalam menggali hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Wakil rakyat melihat, dan merasakan hukum yang berlaku masyarakat adat, itu wajib diakui. Pasal 2 KUHP itu mengakomendasi itu, untuk menghargai keberadaan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dua norma yang berbeda, namun harus diakomendasi, jadi tafsir memberi ketidakjelasan. Pengakuan dengan syarat, diakui harus dipenuhi kualifikasi syaratnya. Pada tataran penerapan, akan menjadi celah hukum dalam dan secara norma menimbulkan ketidakpastian hukum, dan diskriminatif.

Hukum itu text yang ada di undang-undang sebagai hukum positif. Hukum adat itu bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, mamahami ini, pokok masalah dalam penerapan. Maka harus jelas kualifikasi, dan list hukum adat mana, masyarakat hukum adat yang sudah pengakuan di peraturan daerah yang sudah mengatur hukum adat, seperti disyaratkan Permendagri No.52 Tahun 2014. Hal ini penting, sudah jeals makna tafsir itu ambigu, akan dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum sesuai kepentingan. Hal-hal seperti ini, harus jelas dan perjelas dalam norma. Pasal 2 masih memberi syarat, pilihan, yang sama dengan permasalahan yang muncul bertahun-tahun tanpa ada solusi yang jelas, rigid, dan konkrit.

KUHP Pasal 2, pengakuan dengan syarat, dan syarat masih bersifat abstract, maka supaya tidak terjadi pro dan kontrak/kriminalisasi dalam tafsir hukum. Pada saat ini, segera dibuat paremeter ukuran pancasilan UUD NRI Tahun 1945 yang living law (hukum adat) yang dapat diberlakukan dan diperjelas kualifikasi yang sudah diakui itu bagaimana.

Pentingnya hukum adat merupakan bentuk pengakuan atas hukum yang ada, ditaati oleh masyarakat hukum adat pada suatu daerah tertentu. Aparat penegak hukum yang ditugaskan di daerah yang masih berlaku hukum adat, ada hal-hal yang wajib ditaati. Pada tataran ini penerapan ada pembedanya dalam proses menyelesaikan masalah di masyarakat hukum adat, yang taat hukum adat.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) memahami, dan menggali hukum adat yang yang masih berlaku hukum adat. Pada kontek ini, hukum secara kepastian hukum dipertanyakan, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Banyak kasus seserorang yang diproses di lembaga ada (peradilan adat), dan juga di proses hukum negara. Proses selama ini dengan MOU, dan diskresi Polri, MA, kejaksaan dalam proses hukum adat dan hukum negara untuk mencari proses penyelesaian hukum dengan win-win solution.

Namun praktek tidak semua aparat penegak hukum menjalankan, paham. Pada akhir kita menemukan konflik sosial, demostrasi, dan yurisprudensi hakim berdasarkan hukum adat, dan hakim tetap mengacu pada hukum positif (lihat putusan hak ulayat, hutan desa, tanah adat, kebiasaan adat). Analisa-analisa dari putusan hakim berbeda-beda, tergantung itu pokok permasalahan selama ini dari apabila Pasal 2 KUHP diberlakukan.

Kita memahami dengan diberlakukan Pasal 2 KUHP, ada dua hal yakni hukum negara dan hukum adat tidak saling berhadapan (berkonflik penerapan), tetapi saling bersinergi dalam membangun tertib dan tatanan sosial. KUHP Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut, tentu akan tumpang tindih aturan yang sudah ada. Pasal 2 KUHP, dalam keberlakuan tafsirnya bersifat temporiery, dalam kondisi tertentu dan tempat hukum adat yang hidup masih ada dalam masyarakat.

Sejatinya membaca norma dalam Pasal 2 KUHP, akan berkolarasi dengan frase yang ada dalam Pasal 601 yang menyebutkan

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf F.

Pasal 66 ayat (1) huruf F KUHP

Pasal 2 KUHP, membacanya harus satu satu kesatuan dengan penjelasanya pasal. Jadi memahami jangan sepotong-potong, maka makna dan tafsrinya akan berbeda. Hal ini yang rawan penyalagunaan hukum demi kepentingan oknum. Penafsiran UU sebagai tafsir resmi sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2011, yang dirubah UU No. 15 Tahun 2019 yang dirubah UU No.13 Tahun 2022. Tentang Perubahan Kedua UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Living law (hukum adat) yang diatur Pasal 2 KUHP, ini bentuk pengakuan masyarakat hukum adat, yang masih hidup dan taat pada hukum adat, bukan dalam kontek menghidupkan peradilan adat yang sudah dihapus. Ini untuk memperjelas, bahwa keberadan peradilan adat sudah dihapus oleh undang-undang, supaya tidak disalahtafsirkan. Peradilan adat hanya diakui di Papau, diatur dalam UU Otonomi khusus Papua, dan Aceh. Di daerah lain, yang memperlakukan peradilan adat, dalam kontek peradilan umum, hasil dari peradilan adat, hanya sebagai bukti (salah satu alat bukti). Hal ini harus jelas, rigid, dan ambigu memaknai.

Pengakuan hukum adat itu dibunyikan secara text, seharusnya secepat dibuat aturan pelaksana terkait pengakuan hukum adat yang mana yang masih ada, dan diakui dengan perda, sehingga aparat penegak hukum mudah dalam penerapan hukum.

Selain itu harus diperhatikan apabila secara hukum adat dapat diselesaikan dengan hukum adat, tetapi apabila salah satu pihak menghendaki penyelesaian secara adat, namun pihak lain menginginkan penyelesaian secara hukum nasional sesuai dengan Pasal 454 sampai Pasal 455 KUHP, akan memberi penafsiran ketidakpastian hukum dan konflik dalam masyarakat. Ini juga akan menjadi problematikan dalam penerapan hukum KUHP ini.

Aparat penegak hukum dapat menghentikan penerapan Pasal 2 KUHP, dengan merujuk Pasal 132 ayat (1) huruf g, menyatakan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur, jika ada penyelesaian di luar proses pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk sudah saat pemerintah membuat komplasi hukum adat untuk menentukan norma adat yang mana masih hidup, untuk mencegah sanksi adat yang double sistem peradilan bagi masyarakat hukum adat (ne bis en idem).

Selain dalam merujuk Pasal 66 ayat (1) huruf F, hal ini sangat kontrakdiktif dalam pemenuhan kewajiban adat dalam hal terkait ganti rugi. m\ekanisme sanksi sudah digunakan dalam hukum adat bagi pelanggar hukum adat, dengan denda (benda-benda adat), sehingga pihak korban apabila menolak melakukan proses peradilan negara, karena sudah melaksanakan sanksi adat, termasuk ganti rugi terhadap korban, hal ini menimbulkan masalah. Pemenuhan kewajiban adat, berupa ganti rugi dalam KUHP baru merujuk Pasal 66, Pasal 70, Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 120 KUHP, yang dapat dimaknai dan dapat dikenakan ganti rugi terhadap korban.

Apapun ini, mungkin hal terbaik dalam proses pembaharuan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam penerapan tentu akan ada masalah 3 (tiga) tahun ke depan. Demikian dalam proses yang berlaku KUHP baru ini, negara telah memberi pengakuan keberadan masyarakat hukum adat, hukum adat dengan syarat menjadi perjalanan hukum pidana kita, yang mengandung nilai-nilai keberlakuan hukum yang berlaku di masyarakat yang harus diakui sebagai Bangsa Indonesia, supaya tidak menghilangkan identitas bangsa kita.

Samarinda, 18 Januari 2023

Dr. Siti Kotijah SH., M.H & Melinda Fh unmul (2021)

Siti Kotijah, Dr.

Tentang Saya

Kunjungan

Popular Posts

Stop Global Warming

Labels Cloud

Labels

Link Hukum