Siti Kotijah, Dr.

Latar Belakang

Bencana lingkungan hidup yang terus menerus meningkat di berbagai daerah, populasi jumlah penduduk juga meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat. Yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku eksploitasi terhadap sumber daya alam. Pemanfaatan pertambangan saat ini pada tahap yang kronis. Dalam artian pertambangan yang telah dilakukan selama ini, mengakibatkan dampak bagi masyarakat berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.

Perilaku manusia yang banyak mengabaikan etika lingkungan, sesungguhnya memberi ruang bagi manusia untuk menanggung bencana lingkungan yang terjadi saat ini dan akan datang. Lemahnya keberpihakan banyak pihak terhadap upaya pelestarian lingkungan, menyebabkan pertambangan menjadi dua sisi mata uang yang diperebutkan oleh semua orang, baik pemerintah daerah dan pusat, bahkan pemerintah asing untuk mempengaruhi kebijakan di Indonesia.

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, menjadi hal yang biasa, dan tidak terlalu menggugah nurani bangsa ini, juga penegak hukum kita. Bahkan pengadilan seakan tidak dapat menyentuh, dan buta terhadap korban kemanusiaan terhadap 5 bocah di bekas sumur pertambangan batubara di Kota Samarinda.

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Menurut Munadjat Danusaputra lingkungan hidup adalah “semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat di dalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya .

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan PPLH, secara filosofi memandang bahwa hak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pada hakekatnya UU PPLH, menempatkan penghargaan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Dengan penempatan hak dasar atas warga pada tataran filosofi ini merupakan langkah yang lebih maju dan perubahan signifikan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (PLH), yang mengatur pada tingkat pasal.

Jaminan terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat, Ini menjadi tanggungjawab negara dan pemerintah daerah. Pada daerah, sebagai contoh atas jaminan hak atas lingkungan yakni Pemerintah Daerah Kota Samarinda, untuk memberi perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi warganya. Banyak ijin kuasa pertambangan, akibat aktifitas penambangan batubara. Yang menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir semakin sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batubara di berbagai kawasan dekat sungai. Pada sisi lain pertambangan batubara mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pertambangan batubara sebagai sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia dan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia. Juga sebagai salah satu sumber devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan alih teknologi.

Aspek lingkungan hidup, pertambangan batubara paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Pertambangan batubara dapat merubah bentuk benteng alam, merusak atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air, tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam. Hal itu jelas bertentangan dengan firman Allah, bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, pada saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. upaya pelestarian lingkungan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakekatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan pada perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan untuk:

1. Memperkuat penegakan hukum positif yag ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan disektor pertambangan;

2. Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup; dan

3. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.

Pada dasarnya filosofi yang dibangun dengan adanya fatwa MUI ini landaskan antara lain:

a. Bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah fil alardh) memiliki amanah dan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi seisinya;

b. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (mashalahah”ammah) secara berkelanjutan);

c. Bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan;

d. Bahwa dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya;

e. Bahwa terhadap masalah ini, masyarakat mempertanyakan hubungan hukum pertambangan dalam Islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan;

f. Bahwa fakwa MUI ini menetapkan pola pengaturan pertambangan yang ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

Esensi dengan fatwa MUI tersebut, dalam pemanfaatan pertambangan, harus tetap mengarah pada etika lingkungan, dalam hal ini, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan hidup sekitarnya. Titik tolak tetap pada manusia sebagai khalifah, Manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang sempurna, sehingga diberi amanah sebagai khalifah di dunia, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqoroh: ‘Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat , “ Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu”. Dia berfirman,” Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam kedudukannya sebagai khalifah dimuka bumi, manusia bukan sekedar sebagai pemimpin di muka bumi akan tetapi yang lebih penting adalah tugasnya untuk memakmurkan bumi. Manusia diberikan tugas memakmurkan bumi sebab hasilnya juga akan kembali kepada manusia.

Dalam pemikiran saya, Fatwa MUI masih bersifat parsial dan umum, dalam konteks implementasi sangat susah dijalankan. Pertambangan sekarang sudah pada tahap kronis, yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika lingkungan. pemahaman dan kesadaran yang di bangun dengan ada fatwa ini, pada dasarnya tidak banyak berguna, jika pemerintah selaku pemegang kebijakan, dalam membuat kebijakan atau aturan hukum tidak bertindak atas nama moral. Menurut Peter Mahmud hukum tidak berlandaskan moral, bukan hukum. Pertambangan yang tidak mengindahkan hutan lindung, tidak mengindahkan daerah resapan air, dan mata air sekitar, tentu membuat hukum di negeri hanya sebagai kiasan dan susunan kitab perudang-undangan .

Prinsip-prinsip etika lingkungan merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam: Surat Al-A’raaf, Ayat 56: ”Dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”` .

Kemudian Ayat 85: ”Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudahnya Tuhan memperbaikinya”(QS.Al-A’raaf 85) Surat Al –Qashash; ayat 77: ”Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah padamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan” Surat Ar-Rum, ayat 41,” telah timbul kerusakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri….” . Dalam kajian Islam, sudah diatur, bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. .

Fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan, hal yang diperlukan segera dilakukan oleh pemerintah untuk menginventarisari izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan, dibatasi izin dan selektif jika ada izin baru, lebih ditekankan pada kesejahteraan masyarakat, bukan menggusur masyarakat. Kemudian pengawasan yang terpadu, terkordinasi baik pusat dan daerah. Penegakan hukum terhadap izin yang tidak sesuai dengan prosedur peruntukannya.

Pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, maka perlu adanya peraturan hukum yang menyimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan batubara yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai dengan nilai-nilai islam.

Tentang penulis:
Siti Kotijah SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 081 347 216635. Email: fafa_law@yahoo.com